Rycko Menoza: UMKM Harus Rasakan Manfaat KUR 100 Juta Tanpa Jaminan
PALEMBANG | Globalsumatera.co – Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Griya Kain Tuan Kentang, Selasa (2/12/2025), untuk meninjau perkembangan pelaku UMKM dan industri kerajinan lokal di Kota Palembang.
Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza Sjachroedin Zainal menegaskan pentingnya penguatan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar benar-benar dirasakan pelaku usaha.
“KUR 100 juta tanpa jaminan sudah menjadi kebijakan pemerintah. Namun di lapangan, masih ada pelaku UMKM yang diminta jaminan. Pelaksanaannya harus betul-betul dimonitor,” ujar Rycko.
Rycko menambahkan, perluasan akses informasi KUR ke wilayah-wilayah di luar pusat kota harus menjadi perhatian. Ia menilai masih ada ketimpangan informasi dan pemanfaatan layanan perbankan.
“Jangan hanya terpusat di kota. Di daerah-daerah, yang dipakai hanya BRI, padahal ada Mandiri dan BTN. Informasi KUR harus merata agar manfaatnya dirasakan sampai tingkat bawah,” tegasnya.
Selain persoalan permodalan, Rycko juga menilai program UMKM Pemerintah Kota Palembang sudah berada di jalur yang tepat. Ia menyebut sektor pariwisata dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar UMKM.
“Palembang punya potensi besar: bandara internasional, Sungai Musi, dan sejarah Sriwijaya. Ini bisa jadi kekuatan untuk membawa produk UMKM ke pasar yang lebih luas,” kata Rycko.
Regenerasi Pengrajin Songket Jadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Rombongan Komisi VII Evita Nursanty mengapresiasi keberadaan Griya Kain Tuan Kentang yang sejak 1980-an menjadi pusat produksi songket dan jumputan Palembang.
“Ini langkah baik dari Pemkot untuk memberi wadah bagi pengrajin. Songket adalah warisan budaya yang harus dijaga,” kata Evita.
Meski demikian, Evita menilai tantangan regenerasi pengrajin perlu mendapat perhatian serius. Menurunnya minat generasi muda menjadi ancaman bagi keberlanjutan kerajinan tradisional.
“Minat anak muda semakin berkurang. Ini PR bersama. Pelatihan, pendampingan, dan program regenerasi harus digencarkan,” ujarnya.
Evita juga mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan promosi, terutama melalui pameran offline yang dinilai masih efektif untuk memperkenalkan produk fesyen berbasis wastra.
“Produk tenun harus dilihat langsung. Kalau biaya booth pameran mahal, perlu diberikan kemudahan bagi pengrajin,” tambahnya.
Permodalan dan Pemasaran Jadi Prioritas
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VII terhadap UMKM di daerahnya. Ia memastikan Pemkot menempatkan permodalan dan pemasaran sebagai prioritas utama.
“Terima kasih atas perhatian Komisi VII. Pembenahan akses permodalan dan pemasaran menjadi fokus kami agar program UMKM tepat sasaran,” kata Ratu Dewa.
Harapan Program UMKM ke Depan
Komisi VII dan Pemerintah Kota Palembang menekankan sejumlah agenda prioritas untuk memperkuat pelaku UMKM, antara lain:
– Penyaluran KUR harus tepat sasaran dan tanpa jaminan
– Informasi KUR diperluas hingga daerah-daerah
– Sinergi UMKM dengan sektor pariwisata
– Peningkatan promosi dan pameran produk lokal
– Pelatihan regenerasi untuk menarik minat anak muda
– Pengembangan sentra kain sebagai destinasi budaya. (red)
